Serat.id

Warga terdampak sedang mengikuti pendidikan Hukum, Rabu, 22 Juli 2026. Perkumpulan NET untuk Keadilan Hukum dan Lingkungan (NET Justice) melaksanakan pendidikan hukum bersama warga Desa Gilirejo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah pada Rabu, 22 Juli 2026. Tempat tersebut merupakan Desa  terdampak pembangunan waduk kedung ombo pada masa pemerintahan Soeharto.

Suasana aksi di depan kantor Gubernur Jawa Tengah, Rabu, 22 Juli 2026. Ratusan massa yang tergabung dalam Jateng Guyub  menggelar aksi protes di depan kantor Gubernur Jawa Tengah, di jalan Palawan, Kota Semarang. Aksi tersebut rencananya akan dilakukan selama tiga hari, dari 22 hingga 24 Juli 2026, diikuti 22 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Massa itu datang dari berbagai daerah, antaranya Wonogiri, Batang, Sukoharjo, Pati, Blora, Kudus, Semarang. Salatiga dan lainnya.

Suasana jumpa pers di kantor LBH Semarang, Rabu 15 Juli 2026 terkait kasus penghalang-halangan pendirian Gereja Beth-El Tabernakel (GBT) Jemaat Kristus Alfa Omega di Desa Leyangan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. (Lidwina/Serat.id) Kasus penghalangan pendirian rumah ibadah kembali terjadi. Kali ini menimpa jemaat Gereja Beth-El Tabernakel (GBT) Jemaat Kristus Alfa Omega di Desa Leyangan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang.

Awak kapal perikanan berbendera asing asal Jawa Tengah mengalami nasib yang memilukan, dari sakit hingga upah tak terbayarkan. Kondisi kantor PT Klasik Jaya Samudra di Ruko Taman Mas Square Jalan Dokter Cipto Mangunkusumo Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, 12 Februari 2026. (Jamal/Serat.id) Afriansyah Ole meninggalkan kampung halamannya pada pertengahan 2019. Pemuda asal Ambon, Maluku, itu berniat berangkat bekerja menjadi awak kapal perikanan berbendera asing.

Para peekrja Media Suara Merdeka didampingi kuasa hukum, melaporkan kasus ketenagakerjaan ke Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Negeri Semarang, Jumat, 10 Juli 2026. Lima pekerja media Suara Merdeka resmi menggugat perusahaan tempat mereka bekerja ke Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Negeri Semarang, Jumat, 10 Juli 2026. Kelima pekerja itu adalah Sumarlan, Wahid, Rendra, Arif, dan Aris.

Illustrasi aksi protes para jurnalis di Kota Semarang saat dihalang-halangi peliputan Menkeu Purbaya, Jumat, 3 Juli 2026. Jurnalis di Kota Semarang mendapatkan intimidasi dan penghalang-halangan kerja jurnalistik saat meliput kegiatan  Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di Muladi Dome, Kota Semarang, Jumat, 3 Juli 2026. Penghalangan tersebut dilakukan oleh sejumlah petugas baik dari Undip maupun Kementerian Keuangan.

Illustrasi jalan Randublatung-Cepu, Kabuoaten Blora, Jawa Tengah yang rusak parah Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi beberapa waktu lalu viral di media sosial terkait tanggapannya terhadap pertanyaan Wakil Bupati Blora, Sri Setyorini saat meminta bantuan Pemprov Jateng karena rusaknya jalan Randublatung-Cepu. Pertanyaan itu disampaikan saat acara Rembug Pembangunan Jawa Tengah 2026 di Kudus, Selasa, 26 Mei 2026.

Pekerja Media/Pixabay Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mendesak media massa menghentikan pemberitaan yang memperkuat stigma dan persekusi terhadap mahasiswa dengan ragam identitas gender, termasuk kasus di Politeknik Negeri Jakarta (PNJ). Desakan ini muncul setelah AJI Indonesia menemukan maraknya pemberitaan media massa yang bernada menghakimi, sensasional, dan mengeksploitasi identitas gender mahasiswa tersebut.

Temuan-temuan ini mengungkap bahwa industri ini sebagian besar beroperasi tanpa pengawasan yang efektif, menciptakan kondisi di mana berbagai pelanggaran terjadi tanpa hambatan. Seekor hiu sedang dibedah oleh anggota kru, Maret 2020. (Foto: Dokumentasi EJF) Sebanyak 350 Awak Kapal Perikanan atau AKP Indonesia bersama 80 AKP Filipina, mengalami eksploitasi tenaga kerja yang berat di industri cumi-cumi global. Temuan itu diungkap Environmental Justice Foundation (EJF) melalui hasil investigasi.

Ilustrasi, pixabay.com Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) menyatakan mosi tidak percaya terhadap proses penegakan hukum dalam kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus yang dialihkan ke Pengadilan Militer. Langkah tersebut tidak hanya memperlihatkan lemahnya komitmen negara dalam menjamin keadilan bagi korban, tetapi juga menunjukkan bagaimana mekanisme hukum digunakan untuk melindungi aparat dan mereproduksi impunitas.