Alfitra Akbar

Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google tirto.id - Perludem meminta DPR menghapus ambang batas parlemen (parliamentary threshold/PT) pada Pemilu 2029. Peneliti Perludem, Usep Hasan Sadikin, menilai kenaikan PT di atas 4 persen, sebagaimana diusulkan oleh sejumlah parpol di DPR menjelang pembahasan RUU Pemilu, melanggar kedaulatan rakyat dan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 116/PUU-XXI/2023. Perludem adalah pemohon uji materi yang melahirkan putusan tersebut.

Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google tirto.id - Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, seakan sudah memperkirakan arah angin di Senayan. Tak lama setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 pada Februari 2024 silam, ia meyakini delapan partai politik penghuni DPR tidak bakal manut begitu saja terhadap isi putusan tersebut.

Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google tirto.id - Ilmuwan politik E. E. Schattschneider, dalam The Semisovereign People (1960), berpendapat bahwa kekuasaan terbesar berada di tangan pihak yang menentukan pilihan apa saja yang tersedia. Gagasan itu relevan untuk membaca polemik parliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen yang menjadi salah satu isu krusial dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu).