Hayu Rahmitasari

● Program Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda berisiko menciptakan ketimpangan kualitas dan sistem kasta baru. ● Makan Bergizi Gratis dan TKA membebani guru dengan tugas non-mengajar serta tekanan administratif. ● Pengadaan teknologi seperti ‘smartboard’ tidak menyelesaikan masalah mendasar. Pemerintahan Prabowo-Gibran memiliki beberapa program unggulan di bidang pendidikan sebagai salah satu agenda prioritas utama .

Di tengah upaya Indonesia membangun ekosistem pengetahuan yang tangguh, isu mengenai penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang enggan kembali ke Tanah Air kembali mencuat di awal tahun 2026 ini. Ribuan awardee disekolahkan ke luar negeri dengan dana triliunan rupiah dari pajak rakyat, tapi sebagian dari mereka memilih untuk tidak pulang dan berkarir di luar negeri.

Presiden Prabowo Subianto baru saja meresmikan Program Digitalisasi Pembelajaran untuk Indonesia Cerdas. Program ini ditujukan sebagai upaya membangun ruang belajar yang lebih setara, interaktif, dan relevan bagi jutaan pelajar dari Sabang sampai Merauke. Pemerintah mengklaim, inti dari program ini tidak hanya memberikan perangkat baru di ruang kelas, tapi juga menjadi tempat pembelajaran yang lebih hidup dan relevan sesuai perkembangan zaman.