Resya Arva Vradana

Di tengah karut-marut ekonomi pasca-pandemi dan bayang-bayang krisis global yang ibarat tak berujung ini, narasi bahwa “kerja keras akan membawa kesejahteraan” tampaknya telah usang bagi mayoritas kelas pekerja di Indonesia. Kini bekerja mati-matian tidak lagi menjamin mobilitas vertikal, melainkan hanya untuk bertahan hidup. Fenomena ini melahirkan kelas sosial yang kian membesar, yakni working poor atau kelompok pekerja miskin.

Tahun 2026 belum genap berjalan dua bulan, lini masa media sosial sudah disesaki berbagai keriuhan. Mulai dari perdebatan sengit tentang investasi kripto yang anjlok, hingga silang pendapat mengenai program makan bergizi gratis (MBG). Di tengah riuhnya arus informasi, muncul fenomena yang mengkhawatirkan. Publik kini tampak lebih mempercayai pernyataan influencer bercentang biru ketimbang analisis ilmiah dari para pakar yang memiliki otoritas di bidangnya.

Pembaruan data status ekonomi warga miskin dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) memicu krisis layanan kesehatan serius di Indonesia. Status 11 juta peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) mendadak non-aktif, sehingga mereka tidak lagi bisa mengakses layanan kesehatan gratis per 1 Februari 2026. Kondisi ini sangat berbahaya, terutama bagi pasien penyakit kronis—seperti gagal ginjal, penyakit jantung, dan stroke.